Pajak Penghasilan (PPh) Learning Center
- Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)
- Pengertian
- Subjek Pajak
- Kewajiban Pajak Orang Pribadi dan Badan
- Tidak Termasuk Subjek Pajak
- Objek Pajak
- Objek Pajak BUT
- Penghasilan Kena Pajak
- Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Penghasilan dan Kerugian bagi Wanita Kawin
- Biaya yang Tidak Boleh Dikeluarkan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
- Penetapan Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Jual Beli Harta Berwujud
- Penyusutan Harta Berwujud
- Amortisasi Harta Tak Berwujud
- Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
- Norma Perhitungan Khusus untuk Menghitung Penghasilan Neto
- Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Perhitungan Besarnya Pajak Penghasilan Terhutang
- Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Kewenangan Menteri Keuangan dalam Mengatur Batasan Jumlah Biaya Pinjaman
- Kewenangan Menteri Keuangan dalam Penetapan Penilaian Kembali Aktiva Tetap
- Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan
- Pemotongan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pajak Penghasilan atas Transaksi dengan Bendaharawan, Transaksi Impor, dan Barang Mewah
- Pajak Penghasilan atas Transaksi Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Sewa dan Jasa
- Ketentuan Pelaksanaan Kredit Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri
- Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
- Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang Bersumber dari Indonesia
- Kriteria Pajak Terutang bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Dapat Dikurangi dengan Kredit Pajak
- Kewenangan DJP untuk Mengadakan Pemeriksaan Sebelum Dilakukan Pengembalian atau Penghitungan Kelebihan Pajak
- Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Terutang
- Fasilitas Perpajakan untuk Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu
- Ketetapan Pembagian atas Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- Ketentuan Pajak Bidang Usaha Migas dan Pertambangan
- Fasilitas Pengurangan Tarif Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu
- Tata Cara Pengenaan Pajak dan Sanksi
- Perjanjian Bilateral Maupun Multirateral dengan Pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
- Ketentuan Pengenaan Pajak atas Bunga dan Diskonto Obligasi Negara Berdasarkan Perlakuan Timbal Balik
- Pendelegasian Kewenangan
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Perhitungan Pajak bagi Wajib Pajak dengan Tahun Buku Tertentu
- Pemberlakuan Peraturan Pelaksanaan
- Ketentuan Penutup
- Pemberlakuan Undang-Undang
