Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

A. modal PT terdiri dari :

1.modal dasar :
-Modal dasar PT terdiri dari seluruh nilai nominal saham yang besarannya diputuskan oleh pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT.
-Undang-undang tidak mengatur batas minimal besarnya modal dasar.
-Besaran modal dasar menjadi acuan kategori suatu PT tergolong dalam perusahaan mikro, kecil, menengah atau besar

2.modal disetor
saham yang sudah dibayar penuh kepada PT yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun pemegang saham

3.modal ditempatkan :
Jumlah seluruh saham/modal yang sudah diambil dan disetor oleh para pemegang saham.

Pasal/Sumber :
Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021
(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

Pasal 33 UU No.40 Tahun 2007
(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

B. pemilikan modal PT oleh orang asing

Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Pasal/Sumber :
Pasal 7 PP No. 10 Tahun 2021
(1) Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
(2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk pcrscroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

C. bukti penyetoran modal

Besarnya modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh minimal adalah 25% dari modal dasar yang telah ditentukan.
Ilustrasi : Apabila jumlah modal dasar adalah Rp. 20.000.000 maka jumlah modal dasar ditempatkan dan disetor adalah (Rp.20.000.000 X 25%) =Rp. 5.000.000,-

pendiri PT berkewajiban untuk menyetor penuh saham (25% dari modal dasar) paling lambat 60 hari sejak penandatanganan akta pendirian/setelah pengesahan PT menjadi badan hukum

modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah yang diantaranya dapat berupa :
1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama tas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

bukti penyetoran yang sah tersebut disampaikan secara elektronik pada menteri hukum dan HAM paling lama 60 hari sejak akta pendirian PT ditandatangani.

apabila telambat atau tidak melaporkan penyetoran yang sah, maka pendiri PT ataupun para pemegang sahamnya tidak memiliki hak dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan yang ada dalam perseroan.

Pasal/Sumber :
Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007
(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.


Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007
Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 7 huruf (d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007
bukti setor modal Perseroan berupa:
1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama tas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

Pasal 4 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021
Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal:
a. akta pendirian Perseroan untuk Perseroan; atau
b. pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan.

Pasal 48 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007
(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

D. penyetoran modal saham dalam bentuk lain

penyetoran modal saham pada PT tidak harus dalam bentuk uang namun dapat dilakukan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud sepanjang dapat dinilai dengan uang, contohnya seperti tanah, bangunan, hak atas kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta, selain itu penyetoran juga dapat dilakukan dengan melakukan konversi atas hutang bila disetujui oleh RUPS. penyetoran modal saham dalam bentuk bukan uang tunai penilaiannya ditentukan berdasar nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT.

penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan harus diumumkan dalam surat kabar dalam waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut, agar diketahui oleh umum

Pasal/Sumber :
Pasal 34 UU No.40 Tahun 2007
(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007
Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

E. kompensasi Hak tagih dengan setoran saham

pemegang saham atau kreditor lain yang mempunyai tagihan terhadap PT tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambil, kecuali disetujui RUPS

hak tagih terhadap PT yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih yang timbul karena :
1. PT telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
2. pihak yang menjadi penjamin utang PT telah membayar lunas utang PT sebesar yang ditanggung atau dijamin, sehingga penjamin memiliki hak tagih terhadap PT
3. perseroan menjadi penjamin utang dari pihak ketiga dan PT telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang lansung atau tidak langsunh secara nyata telah diterima PT

kompensasi harus berdasarkan persetujuan RUPS karena dengan dilakukannya kompensasi hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mrngambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.

Pasal/Sumber :
Pasal 35 UU No.40 Tahun 2007
(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
(2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Powered by BetterDocs