Nama Yayasan

a. Menggunakan huruf latin;
b. Minimal terdiri dari 3 (tiga) kata;
c. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
d. Tidak menggunakan angka dan tanda baca;
e. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama Yayasan;
f. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
g. Tidak mempunyai arti sebagai Yayasan atau memiliki arti yang sama dengan Yayasan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Nama Yayasan yang tidak diperbolehkan :
 a. Sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau
 b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Sumber/Pasal :
Pasal 15 UU No. 16 Tahun 2001
(1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang:
a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
(2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”.
(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.
(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 angka 1 PP No. 63 Tahun 2008
Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang bersangkutan

Pasal 2 PP No. 63 Tahun 2008
(1) Setiap Yayasan harus mempunyai nama diri.
(2) Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain.
(3) Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau Pengurus Yayasan.

Pasal 3 PP No. 63 Tahun 2008
(1) Kata “Yayasan” hanya dapat dipakai oleh:
 a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; dan
 b. Yayasan yang didirikan berdasarkan UndangUndang.
(2) Kata “Yayasan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di depan Nama Yayasan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.
(4) Kata “wakaf” tidak dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan” jika Yayasan bukan sebagai Nazhir.

Pasal 4 PP No. 63 Tahun 2008
(1) Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika:
 a. sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau
 b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
(2) Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain.

Pasal 5 PP No. 63 Tahun 2008
(1) Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila:
   a. akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;
 b. Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang; atau
  c. akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Daftar Yayasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2019
(1) Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1a) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Yayasan harus memenuhi syarat:
a. menggunakan huruf latin;
b. minimal terdiri dari 3 (tiga) kata;
c. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
d. tidak menggunakan angka dan tanda baca;
e. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama Yayasan;
f. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
g. tidak mempunyai arti sebagai Yayasan atau memiliki arti yang sama dengan Yayasan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.
(2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan.

Pasal 5A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2019
(1) Nama Yayasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disertai dengan singkatan nama.
(2) Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama dengan nama Yayasan dan singkatan nama Yayasan lain yang telah terdaftar dalam Daftar Yayasan.
(3) Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Yayasan; atau
b. singkatan yang merupakan akronim dari Nama Yayasan.