pendirian yayasan baru (pertama kali)

A. Pendirian Yayasan Baru (Pertama Kali)

Pendirian yayasan dilakukan dengan pesan nama / pengesahan yayasan sebagai badan hukum via sabh online / elektronik melalui menu pendirian baru yayasan

pengisian format pendirian dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari pemohon tentang dokumen pendirian yayasan yang telah lengkap dan akta pendirian yayasan yang disampaikan secara elektronik

dokumen pendirian yayasan yang disimpan notaris adalah :
1. salinan akta pendirian yayasan
2. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau dengan nama lainnya
3. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan
4. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut
5. bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan dan pengumuman yayasan
6. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan
7. surat kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak

untuk yayasan yang pendirinya orang asing/orang asing bersama-sama dengan orang Indonesia/badan hukum asing harus melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau instansi terkait
untuk yayasan yang didirikan berdasarkan surat wasiat harus melampirkan akta wasiat yang terdaftar pada pusat daftar wasiat

pihak yang dapat mendirikan yayasan :
orang perseorangan
badan hukum > badan hukum perdata (yayasan, perkumpulan, PT)
> badan hukum publik (pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah daerah kota / kabupaten)
-jika yayasan didirikan oleh orang perorangan maka pemisahan harta kekayaan dari para pendiri yayasan yang berasal dari harta bersama harus ada persetujuan secara tertulis dari pasangan kawan-kawinnya, sedangkan jika berasal dari warisan harus ada persetujuan tertulis dari ahli warisnya
-jika yayasan didirikan oleh badan hukum perdata maka pemisahan harta kekayaan dari para pendiri yang berasal dari harta bersama harus ada persetujuan tertulis dari institusi yangdisebutkan dalam anggaran dasar badan hukum perdata tersebut
-pendirian yayasan bersifat deklaratif karena dapat didirikan oleh 1 subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum

-subjek hukum yang mendirikan yayasan bukan pemilik yayasan, setelah yayasan berbadan hukum maka menjadi milik masyarakat dan masyarakat akan memperoleh guna dan manfaat dari maksud dan tujuan tersebut.

-jika yayasan didirikan oleh subjek badan hukum, maka pembina, pengawas dan pengurus harus bersifat pribadi (bukan dan tidak exofficio dalam jabatannya)

jika yayasan dibubarkan maka harta kekayaan/aset yang tersisa harus diberikan pada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan yang bubar tersebut atau diserahkan pada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan

Sumber/Pasal
Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2016
(1) Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Yayasan yang telah lengkap.
(3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Yayasan.
(4) Dokumen untuk pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi
a. salinan akta pendirian Yayasan;
b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
c. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
d. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
e. bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman Yayasan;
f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan
g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak.
(5) Selain melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Yayasan yang Pendirinya orang asing, orang asing bersama-sama dengan orang Indonesia, atau badan hukum asing harus melampirkan
surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau instansi terkait.
(6) Bagi Yayasan yang didirikan berdasarkan surat wasiat, selain melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung berupa akta wasiat yang terdaftar pada Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 9 ayat (1)
UU No 16 Tahun 2001
(1)
Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)
UU No 16 Tahun 2001
(1)
Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 68 UU No 16 Tahun 2001
(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
(2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Powered by BetterDocs