Macam-macam perubahan PT yang melibatkan Direksi, Komisaris, maupun Pemegang Saham Dalam menjalankan perusahaan terutama Perseroan Terbatas (PT) tidak menutup kemungkinan bahwa perlu Anda ketahui sebagai pengusaha
Namun seringkali para pengusaha terutama pemangku jabatan dalam PT tidak mengerti harus mengurus apa saja agar perubahan PT tersebut secara resmi dapat diakui legalitasnya sehingga mendapatkan Surat Persetujuan Menteri atau Pemberitahuan Menteri.
Maka dari itu dalam artikel ini Anda akan menemukan jawaban mengenai apa itu RUPS, apa saja agenda dalam RUPS, serta perubahan anggaran dasar atau non-anggaran dasar yang mencakup dalam Persetujuan Menteri serta Pemberitahuan Menteri.
Apa Itu RUPS
RUPS atau dengan kepanjangan Rapat Umum Pemegang Saham perlu Anda lakukan jika perusahaan Anda membutuhkan perubahan pada anggaran dasar PT. Pada dasarnya RUPS ini perlu dilakukan karena segala sesuatu yang menyangkut tentang kegiatan dan operasional PT membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.
Berbeda dengan CV (Persekutuan Komanditer) yang seluruh tanggung jawabnya diserahkan kepada Direktur tanpa harus campur tangan Komanditer, PT harus mengadakan RUPS, keputusan direksi atau ketentuan lain yang sudah diatur dalam anggaran dasar perusahaan. (lihat artikel kami: Perbedaan CV dan PT).
RUPS pada dasarnya memiliki kegunaan untuk mengadakan laporan kinerja perusahaan kepada para pemegang saham, pemegang saham memberi persetujuan untuk hal di luar kewenangan direksi/komisaris, dan sebagai ruang pembahasan direksi dan pemegang saham.
(Cek Pasal 75 UU No. 40 tahun 2007)
Ada 2 jenis RUPS untuk jika Anda ingin melakukan Perubahan RUPS untuk perusahaan, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya (biasanya disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).
Setelah para pemegang saham sepakat maka baru bisa dilakukan pendaftaran perubahan ke Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan prosedur yang berlaku (Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021).
Agenda Perubahan RUPS Yang Harus Anda Ketahui
Dalam melakukan RUPS tentunya Sobat Solusi harus tahu apa saja yang harus dibahas dalam rapat terutama agenda apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam Notulen RUPS.
Anda perlu menentukan agenda perubahan dalam Notulen RUPS agar paham saat melakukan perubahan sesuatu apakah akan mendapatkan Surat Persetujuan Menteri (biasa kita sebut dengan SK), dan/atau Surat Pemberitahuan Menteri (biasa kita sebut dengan SP).
Adanya perbedaan ini sudah tercantum dalam Pasal 21 UU No.40 Tahun 2007 Ayat (1), (2), dan (3)
Jika Anda melakukan perubahan mengenai:
- Nama PT
- Tempat Kedudukan (Pindah Domisili Kota/Kabupaten)
- Maksud, Tujuan, Kegiatan Usaha PT (seperti KBLI)
- Peningkatan Modal Dasar
- Penurunan Modal Ditempatkan/Disetorkan
- Status Perseroan (PT Tertutup menjadi PT Terbuka, atau sebaliknya)
Berarti perusahaan Anda mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan akan mendapatkan Persetujuan Menteri.
Jika Anda ingin melakukan perubahan menyangkut:
- Peningkatan Modal Ditempatkan/Setor
- Jenis Perseroan
- Perubahan isi Pasal 1-99 dalam Anggaran Dasar
Artinya perusahaan Anda melakukan perubahan non-anggaran dasar yakni Pemberitahuan Anggaran Dasar dan akan mendapatkan Pemberitahuan Menteri.
Jika anda ingin merubah data:
- Direksi dan Komisaris
- Peralihan Saham
- Pengangkatan Kembali
- Alamat Lengkap Perseroan
Maka perusahaan Anda akan mendapatkan perubahan non-anggaran dasar yakni Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan.
Contoh Kasus Penerapan Perubahan PT
Agenda perubahan tersebut bisa Anda lakukan secara satu-persatu atau secara bersamaan, misalnya jika perusahaan Anda ingin merubah komposisi persenan saham karena ada pergantian posisi dalam Direksi atau Komisaris maka Anda akan mengalami perubahan data Direksi dan Komisaris serta Peralihan Saham. Sehingga Anda akan mendapatkan SP atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemenkumham
Contoh lainnya jika perusahaan Anda ingin meningkatkan modal ditempatkan juga beserta modal dasarnya maka perusahaan akan mengalami 2 perubahan yakni Perubahan Anggaran Dasar dan akan mendapatkan Persetujuan Menteri serta Pemberitahuan Anggaran Dasar dan mendapatkan Pemberitahuan Menteri dari Kemenkumham.
Jika Anda ingin melakukan perubahan seperti yang sudah dijelaskan diatas namun masih butuh bantuan, kami Solusi Hukum Online dapat melayani konsultasi gratis serta membantu pengurusan perubahan PT Anda mulai dari pembuatan Notulen Perubahan PT, Akta Notaris atas persetujuan RUPS, pendaftaran perubahan ke Kementrian Hukum dan HAM, serta perubahan di NIB OSS (Online Single Submission) jika diperlukan.
Sumber:
