Perumahan Griya Candirejo nomor 23, Kebun Polo, Gintungan, Candirejo, Kec. Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah 50551
+622476903083
admin@solusihukum.online

Biaya & Cara Mengurus Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Semarang

Urus Akta dan Perizinan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Kendal, Kab Demak, Kab Boyolali, Kab Jepara. 082324254210

Biaya & Cara Mengurus Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Semarang

Urus PIRT di Semarang

Cara Urus Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Semakin kreatif dan beragram industri kuliner di indonesia, tentu makin

banyak Pengusaha pengusaha Bisnis Rumahan yang bermunculan.

Bisnis rumahan ini dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah

(UKM). tipe bisnis ini sangat bagus menjadi salah satu penunjang dalam roda

perekonomian masyarakat. perlu di ketahui bahwa tipe bisnis ini adalah yang

paling banyak menyerap tenaga kerja di indonesia.

Selain itu menariknya bisnis rumahan karena bisa meminimalisasi anggaran

sewa tempat, Modal menjadi lebih efektif, yang paling utama adalah memiliki

banyak waktu untuk keluarga.

Akan tetapi, bukan tanpa syarat jika seseorang hendak menjalankan usaha di

rumah atau industri rumahan, Demi melindungi kepentingan Customer /Konsumen

maka Pemerintah dalam melakukan pengawasan kepada para pengusaha yaitu

dengan menerbitkan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT),

Kususnya untuk produk jenis makanan minuman.

pengurusan izin ini penting. karena menjadi bukti jaminan atau bukti bahwa

Produk makanan-minuman rumahan yang diproduksi memenuhi standar kualitas

pangan yang berlaku. maka seorang pelaku usaha yang memiliki izin PIRT,

dapat dengan tenang memproduksi dan Menjual Produk mereka secara luas

dengan resmi.

Dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 berisi

Pedoman Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga,

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat

SPP-IRT Merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/wali kota

kepada pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi

persyaratan pemberian SPP-IRT dalam peredaran pangan produksi IRTP.

SPP-IRT ini diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Dinas Kesehatan di

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tiap daerah. SPP-IRT diberikan kepada

IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat; dan
Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan

dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.

Permohonan perpanjangan SPP-IRT dapat diajukan dilakukan paling lambat 6

(enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku

SPP-IRT telah berakhir, pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Jenis Pangan Produksi IRTP yang Diizinkan untuk Memperoleh SPP-IRT

  1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh

SPP-IRT tidak termasuk:

-pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
-pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya

memerlukan lemari pembeku
-pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
-Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI,

booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita

diabetes.

  1. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses

produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.

  1. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan

yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

Pengurusan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) memerlukan

beberapa persyaratan seperti berikut:

-Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
-Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
-Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
-Denah lokasi dan denah bangunan
-Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan

sanitasi
-Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
-Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
-Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
-Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
-Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
-Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Tata Cara Pemberian SPP-IRT

  1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh bupati/wali kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Dinas Kesehatan dan dievaluasi kelengkapannya secara administratif

yang meliputi:

(1) Formulir Permohonan SPP-IRT yang memuat informasi sebagai berikut:

Nama jenis pangan
Nama dagang
Jenis kemasan
Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan
Tahapan produksi
Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
Nama pemilik
Nama penanggung jawab
Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
Informasi tentang kode produksi

(2) Dokumen lain antara lain:

Surat keterangan atau izin usaha dari camat/lurah/kepala desa
Rancangan label pangan
Sertifikat penyuluhan keamanan pangan (bagi pemohon baru).
Penyerahan SPP-IRT

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan rekomendasi SPP-IRT ke Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bupati/wali kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan SPP-IRT

kepada pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan.
Perpanjangan SPP–IRT dan Perubahan Pemilik

Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
Perubahan pemilik/penanggung jawab IRTP harus dilaporkan kepada bupati/wali

kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan

SPP-IRT.
Pemilik atau penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat

Penyuluhan Keamanan Pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan

Keamanan Pangan.

Apabila anda SIbuk, anda bisa mengunakan jasa kami untuk melakukan pengurusan Izin Tersebut sehingga membantu anda untuk lebih fokus pada bisnis anda dan tidak banyak waktu yang terbuang siang sia dalam keputusan bisnis.

Hub SolusiHukum untuk Info Biaya dan Penawaran Jasa

Lokasi

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *