Perumahan Griya Candirejo nomor 23, Kebun Polo, Gintungan, Candirejo, Kec. Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah 50551
+622476903083
admin@solusihukum.online

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DICABUT, DIGANTI & DIUBAH PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Urus Akta dan Perizinan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Kendal, Kab Demak, Kab Boyolali, Kab Jepara. 082324254210

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DICABUT, DIGANTI & DIUBAH PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DICABUT, DIGANTI & DIUBAH PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DICABUT, DIGANTI & DIUBAH PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

PERATURANDIUNDANGKANSTATUSPERATURAN TERKAITRINGKASAN KETENTUAN PERALIHAN / KETENTUAN PENUTUP
PP No 5 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2 Februari 2021 LN No : 15 TLN No : 6617Mencabut: § PP No 24 Th 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta KerjaSegala regulasi ttg pelayanan perizinan berusaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diatur secara khusus dalam PP ini   a. peraturan pelaksanaan dari PP ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak PP ini diundangkan; dan b. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak PP ini diundangkan.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 6 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah2 Februari 2021 LN No : 16 TLN No : 6618§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta KerjaPada saat PP ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan PP ini paling larna 2 (dua) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan,,   Kecuali u/ Perda dan Perkada yang jangka waktu penyesuaiannya ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 7 Th 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah2 Februari 2021 LN No : 17 TLN No : 6619Mencabut: § PP No 17 Th 2003 ttg Pelaksanaan UU No 20 Th 2008 ttg UMKM § Perpres No 27 Th 2013 ttg Pengembangan§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 20 Th 2008 ttg UMKM § UU No 25 Th 1992 ttg PerkoperasianPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Inkubator Wirausaha § Perpres No 98 th 2014 ttg Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
PP No 8 Th 2021 ttg Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil2 Februari 2021 LN No : 18 TLN No : 6620Mencabut: § PP No 29 Th 2016 ttg Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 40 Th 2007 ttg Perseroan TerbatasKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan perorangan diatur dengan Peraturan Menteri.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 9 Th 2021 ttg Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha2 Februari 2021 LN No : 19 TLN No : 6621§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 6 Th 1983 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (dan seluruh UU Perubahannya) § UU No 7 Th 1983 ttg Pajak Penghasilan (dan seluruh UU Perubahannya) § UU No 8 Th 1983 ttg PPn Barang dan Hasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (dan seluruh UU Perubahannya) § PP No 16 Th 2009 ttg PPh atasPP No 19 Th 2009 ttg PPh Atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penghasilan Berupa Bunga Obliasi (dan PP Perubahannya) § PP No 94 Th 2010 ttg Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan § PP No 74 Th 2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan § PP No 1 Th 2012 ttg Pelaksanaan UU 8 Th 1983 ttg PPn Barang dan Hasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PP No 10 Th 2021 ttg Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah2 Februari 2021 LN No : 20 TLN No : 6622§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta KerjaPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 11 Th 2021 ttg Badan Usaha Milik Desa2 Februari 2021 LN No : 21 TLN No : 6623Mencabut: § BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Ps 132 sampai dengan Pasal 142 PP No 43 Th 2014 ttg Peraturan§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 6 Th 2014 ttg DesaPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pelaksanaan UU No 6 Th 2014 ttg Desa (dan PP Perubahannya)
PP No 12 Th 2021 ttg Perubahan Atas PP No 14 Th 2016 ttg Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman2 Februari 2021 LN No : 22 TLN No : 6624Mencabut: § Permen PUPR No 11PRT/M/2019 ttg Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman § UU No 20 Th 2011 ttg Rumah Susun § PP No No 14 Th 2016 ttg Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan PermukimanPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 13 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Rumah Susun2 Februari 2021 LN No : 23 TLN No : 6625Mencabut: § PP No 4 Th 1998 ttg Rumah Susun§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 20 Th 2011 ttg Rumah SusunSemua regulasi pelaksana UU No 20 Th 2011 ttg Rumah Susun yg telah ditetapkan sebelum PP ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 14 Th 2021 ttg Perubahan Atas PP No 22 Th 2020 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Th 2017 ttg Jasa Konstruksi2 Februari 2021 LN No : 24 TLN No : 6626§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 2 Th 2017 ttg Jasa Konstruksi § PP No 22 Th 2020 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Th 2017 ttg Jasa KonstruksiPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 15 Th 2021 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Th 2017 ttg Arsitek2 Februari 2021 LN No : 25 TLN No : 6627§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 6 Th 2017 ttg ArsitekPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 16 Th 2021 ttg Bangunan Gedung2 Februari 2021 LN No : 26 TLN No : 6628Mencabut: § PP No 36 Th 2005 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 36 Th 2005 ttg Bangunan Gedung§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 36 Th 2005 ttg Bangunan GedungPeraturan Pelaksanaan dari PP No 36 Th 2005 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 36 Th 2005 ttg Bangunan Gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan PP ini   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 17 Th 2021 ttg Perubahan Keempat Atas PP No 15 Th 2005 ttg Jalan Tol2 Februari 2021 LN No : 27 TLN No : 6629§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 38 Th 2004 ttg Jalan § PP No 15 Th 2005 ttg Jalan TolPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 18 Th 2021 ttg Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah2 Februari 2021 LN No : 28 TLN No : 6630Mencabut: § PP No 40 Th 1996 ttg I{ak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah § PP No 103 Th 2015 ttg Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § PP No 24 Th 1997 ttg Pendaftaran TanahKetentuan mengenai jangka waktu pengurnuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik berubah mengikuti PP ini   Segala regulasi yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP No 40 Th 1996, PP No 103 Th 2015 dan PP No 24 Th 1997 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 19 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2 Februari 2021 LN No  : 29 TLN No : 6631Mencabut: § Perpres No 71 Th 2012 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok- Pokok AgrariaSegala regulasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Umum (beserta seluruh PP Perubahannya)§ UU No 2 Th 2012 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PP No 20 Th 2021 ttg Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar2 Februari 2021 LN No : 30 TLN No : 6632Mencabut: § PP No 10 Th 2010 ttg Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 5 Th 1960 ttg Peraturan DasarSemua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang2 Februari 2021 LN No : 31 TLN No : 6633Mencabut: § PP No 15 Th 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang § Ps. 4 PP No 62 Th 2010 ttg Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil Terluar § PP No 8 Th 2013 ttg Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 26 Th 2007 ttg Penataan Ruang § UU No 27 Th 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil § UU No 32 Th 2014 ttg KelautanSemua peraturan pelaksanaan dari PP No 15 Th 2010 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.   PP No 26 Th 2008 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP No 32 Th 2019 ttg Rencana Tata Ruang Laut dinyatakan masih tetap berlaku.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 22 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2 Februari 2021 LN No  : 32 TLN No : 6634Mencabut: § PP No 19 Th 1999 ttg Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut § PP No 41 Th 1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara § PP No 82 Th 2012 ttg Pengelolaan Mutu Air dan§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 32 Th 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Pengendalian Pencemaran Air § PP No 27 Th 2012 ttg Izin Lingkungan § PP No 101 Th 2014 ttg Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun § Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dalam PP No 46 Th 2017 ttg Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 23 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan2 Februari 2021 LN No: 33 TLN No : 6635Mencabut: § PP No 44 Th 2004 ttg Perencanaan Kehutanan § PP No 104 Th 2015 ttg Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan § PP No 24 Th 2010 ttg Penggunaan Kawasan Hutan § PP No 6 Th 2007 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (beserta PP Perubahannya)§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 41 Th 1999 ttg Kehutanan § UU No 19 Th 2004 ttg Penetapan Perppu No 1 Th 2004 ttg Perubahan Atas UU No 41 Th 1999 ttg Kehutanan menjadi UUPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
§ Ps. 2, Ps. 3, Ps. 6, Ps. 7, Ps. 8, Pasal 10, Ps.14, Ps. 19, Ps.24, Ps. 26, Ps. 28, Ps. 29, Ps. 30, Ps. 34, Ps. 36, dan Ps. 41 PP No 45 Th 2004 ttg Perlindungan Hutan § PP No 35 Th 2002 ttg Dana Reboisasi § PP No 51 Th 1998 ttg Provisi Sumber Daya Hutan § Ps. 3 ayat (1), ayat (21, ayat (4), dan ayat (6) PP No 72 Th 2010 ttg Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
PP No 24 Th 2021 ttg Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan2 Februari 2021 LN No : 34 TLN No : 6636§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 18 Th 2003 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PP No 25 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral2 Februari 2021 LN No : 35 TLN No : 6637Mencabut: § Ps. 65, Ps. 67, Ps. 70, Ps. 7I, Ps. 72, Ps. 73, Ps. 74, Ps. 75, Ps. 84, Ps. 87, Ps. 89, Ps. 109, Ps. 110 Ps. 111, dan Ps. 119 PP No 7 Th 2017 ttg Panas Bumi untuk§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 4 Th 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara § UU No 30 Th 2009 ttg KetenagalistrikanPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Pemanfaatan Tidak Langsung§ UU No 21 Th 2014 ttg Panas Bumi
PP No 26 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Pertanian2 Februari 2021 LN No  : 36 TLN No : 6638Mencabut: § PP No 78 Th 1992 ttg Obat Hewan§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 29 Th 2000 ttg Perlindungan Varietas Tanaman § UU No 18 Th 2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan § UU No 13 Th 2010 ttg Hortikultura § UU No 39 Th 2014 ttg Perkebunan § UU No 22 Th 2019 ttg Sistem Budi Daya Pertanian BerkelanjutanPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PP No 27 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan2 Februari 2021 LN No : 37 TLN No : 6639Mencabut: § Ps.4, Ps.5, Ps.6, Ps.7, Ps. 8, Ps. 9, Ps. 10 dan Ps. 11 PP No 57 Th 2015 ttg Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 31 Th 2004 ttg Perikanan § UU No 27 Th 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
§ PP No 6 Th 2020 ttg Bangunan dan Instalasi di Laut§ UU No 1 Th 2014 ttg Perubahan Atas UU No 27 Th 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil § UU No 32 Th 2004 ttg Kelautan § UU No 7 Th 2016 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
PP No 28 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Perindustrian2 Februari 2021 LN No : 38 TLN No : 6640Mencabut: § Ps. 5, Ps. 11, Ps. 13, Ps. 14, Ps. 15, Ps. 19, Ps. 20, dan Ps. 25 PP No 2 Th 2017 ttg Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri § Ps. 44,Ps. 45, Ps. 49, Ps. 51, Ps. 52, dan Ps. 53 PP No 29 Th 2018 ttg Pemberdayaan Industri§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 3 Th 2014 ttg PerindustrianPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PP No 29 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Perdagangan2 Februari 2021 LN No : 39 TLN No : 6641Mencabut: § Ps 2 PP No 33 Th 2019 ttg Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 7 Th 2014 ttg PerdaganganSeluruh Perizinan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pelaksana dari UU No 7 Th 2014 ttg Perdagangan dan UU No 2 Th 1981 ttg Metrologi Legal sebelum berlakuna PP ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya perizinan.
Melakukan Pendaftaran Gudang § Perpres No 63 Th 2018 ttg Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait DenganKeamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup § Perpres No 112 Th 2007 ttg Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern§ UU No 2 Th 1981 ttg Metrologi LegalPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PP No 30 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2 Februari 2021 LN No  : 40 TLN No : 6642Mencabut: § Ps. 47 s/d Ps. 59 PP No 32 Th 2011 ttg Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas § Ps. 122, Ps. 123, Ps. 124, Ps. 125, Ps. 127, Ps. 129, Ps. 130, Ps. 131, Ps. 133, Ps. 134, Ps. 140, Ps. 143, Ps. 160, Ps.161, Ps. 172 dan Ps. 174 PP No 55 Th 2012 ttg Kendaraan § Ps. 19, Ps. 20, Ps. 70, Ps. 73, Ps. 74, Ps. 77, Ps. 78, Ps. 79, Ps. 81, Ps. 86§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 22 Th 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan JalanTerhadap Pasal yang dicabut dalam PP No 55 Th 2012 ttg Kendaraan, PP No 79 Th 2013 ttg Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No 120 PP No 74 Th 2014 ttg Angkutan Jalan pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, huruf, atau angka sebagaimana diatur dalam PP ini. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan Ps. 101 PP No 79 Th 2013 ttg Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan § Ps. 42, Ps. 65, Ps. 67, Ps. 68, Ps. 72, Ps. 78 ayat (1), Ps. 107, Ps. 108, Ps. 109, Ps. 110, Ps. 111, dan Ps. 120 PP No 74 Th 2014 ttg Angkutan Jalan
PP No 31 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Pelayaran2 Februari 2021 LN No  : 41 TLN No : 6643Mencabut: § Ps. 7, Ps. 8, Ps. 39, Ps. 40 ayat (1), Ps. 41, Ps. 42, Ps. 43 ayat (1) dan (2), Ps. 79, Ps. 80, Ps. 82 s/d Ps. 87, Ps. 89, Ps. 90, Ps. 92 s/d Ps. 95, Ps. 97, Ps. 99 s/d 114, Ps. 116, Ps. 117, Ps. 119, Ps. 121 s/d Ps. 133, Ps. 135, Ps. 136, Ps. 138 s/d Ps. 141, Ps. 143 s/d Ps. 155, Ps. 157, Ps. 158, Ps. 160 s/d Ps. 165 PP No 20 Th 2010 ttg Angkutan di Perairan § Ps. 42, Ps. 44, Ps. 69, Ps. 71, Ps. 73 s/d Ps. 75, Ps. 80 s/d Ps. 87, Ps. 90 s/d Ps. 96, Ps. 98, Ps. 103, Ps. 111,§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 17 Th 2008 ttg PelayaranTerhadap Pasal yang dicabut dalam PP No 20 Th 2010 ttg Angkutan di Perairan, PP No 61 Th 2009 ttg Kepelabuhan, PP No 51 Th 2002 ttg Perkapalan dan PP No 5 Th 2010 ttg Kenavigasian pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, huruf, atau angka sebagaimana diatur dalam PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Ps. 117 s/d Ps. 123, Ps. 127, Ps. 128, Ps. 131, Ps. 132, Ps. 134, Ps. 136, Ps. 137, Ps. 141 s/d Ps. 144 PP No 61 Th 2009 ttg Kepelabuhan §Ps. 2, Ps. 4, Ps. 5, Ps. 8, Ps. 10, Ps. 12, Ps. 18 s/d Ps. 20, Ps. 23, Ps. 24, Ps. 26, Ps. 29, Ps. 30, Ps. 34, Ps. 35, Ps. 41, Ps. 44, Ps. 54 s/d Ps. 60, Ps. 71, Ps. 75, Ps.90, Ps.94 s/d Ps. 97, Ps. 99, Ps. 102 s/d Ps. 104, Ps. 106, Ps. 109, Ps. 110, Ps. 114 s/d Ps. 116, Ps. 120, Ps. 121, Ps. 123, Ps. 125 dan Ps. 126 PP No 51 Th 2002 ttg Perkapalan § Ps. 6, Ps. 99, Ps. 100, Ps. 103, Ps. 105, Ps. 106, Ps. 119 s/d Ps. 122, Ps. 126 dan Ps. 127 PP No 5 Th 2010 ttg Kenavigasian
PP No 32 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Penerbangan2 Februari 2021 LN No  : 42 TLN No : 6644Mencabut: § Ps. 11 s/d Ps. 24 PP No 40 Th 2012 ttg Pembangunan dan Pelestarian§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 1 Th 2009 ttg PenerbanganPerizinan Berusaha di bidang Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Lingkungan Hidup Bandar UdaraPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PP No 33 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian2 Februari 2021 LN No  : 43 TLN No : 6645Mencabut: § Ps. 305, Ps. 306, Ps. 306A, Ps. 306B, Ps. 306C, Ps. 307, Ps. 308, Ps. 308A, Ps. 308B, Ps. 310, Ps. 311, Ps. 314 s/d Ps. 318, Ps. 321, Ps. 331, Ps. 346, Ps. 356, Ps. 365 dan Ps. 399 PP No 56 Th 2009 ttg Penyelenggaraan Perkeretaapian jo. PP No 6 Th 2017 ttg Perubahan Atas PP No 56 Th 2009 ttg Penyelenggaraan Perkeretaapian§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 23 Th 2007 ttg PerkeretaapianTerhadap Pasal yang dicabut dalam PP No 56 Th 2009 ttg Penyelenggaraan Perkeretaapian jo. PP No 6 Th 2017 ttg Perubahan Atas PP No 56 Th 2009 ttg Penyelenggaraan Perkeretaapian pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, huruf, atau angka sebagaimana diatur dalam PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PP No 34 Th 2021 ttg Penggunaan Tenaga Kerja Asing2 Februari 2021 LN No: 44 TLN No : 6646Mencabut: § Perpres No 20 Th 2018 ttg Penggunaan Tenaga Kerja Asing§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 13 Th 2003 ttg KetenagakerjaanPada saat PP ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak PP ini berlaku.     PP ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021
PP No 35 Th 2021 ttg Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja2 Februari 2021 LN No : 45 TLN No : 6647§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 13 Th 2003 ttg KetenagakerjaanPada saat PP ini mulai berlaku, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT.   Pada saat PP ini mulai berlaku:
a.uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam PP ini b.besaran uang kompensasi tersebut diatas dihitung berdasarkan masa kerja Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan UUCK   Pada saat PP ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai waktu kerja pada sector usaha atau pekerjaan tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PP No 36 Th 2021 ttg Pengupahan2 Februari 2021 LN No: 46 TLN No : 6648Mencabut: § PP No 78 Th 2015 ttg Pengupahan§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 13 Th 2003 ttg KetenagakerjaanPada saat PP ini mulai berlaku: a.UMP dan atau UMK Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021 b.Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan: 1.SK mengenai penetapan upah minimum sektoral berakhir; atau 2.UMP dan/atau UMK di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum sektoral c.Upah minimum sektoral Provinsi dan/atau upah minimum sektoral Kabupaten/Kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh Gubernur selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. d.Gubernur tidak boleh lagi menetapkan upah minimum sektoral.   Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan
pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pengehentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pembekuan kegiatan usaha.   Pada saat PP ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 37 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan2 Februari 2021 LN No : 47 TLN No : 6649§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan § UU No 40 Th 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional § UU No 24 Th 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan SosialUntuk kepesertaan JKP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan JKP palimh lama 6 (enam) bulan sejak PP ini berlaku. Dalam masa integrasi tersebut BPSJ Ketenagakerjaan dapat melakukan pendaftaran kepesertaan JKP tanpa memperhatikan kepesertaan JKN.   Dalam hal sesudah masa integrasi dan terdapat kepesertaan JKP yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan JKN maka iuran yang telah dibayarkan Pemerintah Pusat diperhitungkan dalam pembayaran iuran JKP berikutnya.   Pada saat PP ini mulai berlaku ketentuan mengenai pengelolaan aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian yang diatur dalam PP No 99 Th 2013 ttg Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jo. PP No 55 Th 2015 ttg Perubahan atas PP No 99 Th 2013 ttg Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberlakukan untuk pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan sampai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 38 Th 2021 ttg Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah2 Februari 2021 LN No  : 48 TLN No : 6650§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 8 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrohPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 39 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal2 Februari 2021 LN No  : 49 TLN No : 6651Mencabut: § PP No 31 Th 2019 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 33 Th 2014 ttg Jaminan Produk Halal§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 33 Th 2014 ttg Jaminan Produk HalalPada saat PP ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari UU No 33 Th 2014 ttg Jaminan Produk Halal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 40 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus2 Februari 2021 LN No  : 50 TLN No : 6652Mencabut: § PP No 1 Th 2020 ttg Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus § PP No 12 Th 2020 ttg Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 39 Th 2009 ttg Kawasan Ekonomi KhususPada saat PP ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari PP No 1 Th 2020 ttg Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP No 12 Th 2020 ttg Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.   Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 41 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas2 Februari 2021 LN No : 51 TLN No : 6653Mencabut: § PP No 10 Th 2012 ttg Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 6 Th 1983 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPada saat PP ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KPBPB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.
  Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(dan seluruh UU Perubahannya) § UU No 7 Th 1983 ttg Pajak Penghasilan (dan seluruh UU Perubahannya) § UU No 8 Th 1983 ttg PPn Barang dan Hasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (dan seluruh UU Perubahannya) § UU No 10 Th 1995 ttg Kepabeanan jo. UU No 17 Th 2006 ttg Perubahan Atas UU No 10 Th 1995 ttg Kepabeanan § UU No 11 Th 1995 ttg Cukai jo. UU No 39 Th 2007 ttg Perubahan atas UU No 11 Th 1995 ttg Cukai § UU No 36 Th 2000 ttg Penetapan Perppu No 1 Th 2000 ttg Kawasan Perdagangan Bebas danPeraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak PP ini diundangkan.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pelabuhan Bebas menjadi Undang- Undang jo. UU No 44 Th 2007 ttg Penetapan Perrpu No 1 Th 2007 tentang Perubahan Atas UU No 36 Th 2000
PP No 42 Th 2021 ttg Kemudahan Proyek Strategis Nasional2 Februari 2021 LN No  : 52 TLN No : 6654§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta KerjaPada saat PP ini mulai berlaku, Perpres No 3 Th 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (beserta seluruh PP Perubahannya) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 43 Th 2021 ttg Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah2 Februari 2021 LN No  : 53 TLN No : 6655§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 26 Th 2007 ttg Penataan RuangPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 44 Th 2021 ttg Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Ttdak Sehat2 Februari 2021 LN No : 54 TLN No : 6656§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 5 Th 1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatPada saat PPini mulai berlaku, penanganan perkara oleh Komisi yang telah memasuki sidang Majelis Komisi namun belum diputuskan, tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan PP ini.   Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang telah ada sebelum PP ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.   Komisi melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan PP ini, paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak PP ini mulai berlaku.
PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 45 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Informasi Geospasial2 Februari 2021 LN No  : 55 TLN No : 6657Mencabut: § PP No 9 Th 2014 ttg Pelaksanaan UU No 4 Th 2011 ttg Informasi Geospasial§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 4 Th 2011 ttg Informasi GeospasialInformasi Geospasial Dasar (IGD) yang tersedia harus ditetapkan oleh kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PP ini diundangkan.   Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari PP No 9 Th 2014 ttg Pelaksanaan UU No 4 Th 2011 ttg Informasi Geospasial dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 46 Th 2021 ttg Pos, Informasi dan Penyiaran2 Februari 2021 LN No  : 56 TLN No : 6658Mencabut: § Ps. 26, Ps. 28, Ps. 29, Ps. 34 s/d Ps. 37, Ps. 47 ayat (1), Ps. 51 s/d Ps. 54, Ps. 61, dan Ps. 71 s/d Ps. 77 PP No 52 Th. 2000 ttg Penyelenggaraan Telekomunikasi § Ps 1 angka 13, Ps 8 ayat (2), Ps. 10 ayat (2), Ps. 14, Ps. 15, Ps. 17, Ps. 19 s/d Ps. 25, Ps. 27 s/d Ps. 31 dan Ps. 35 PP No 53 Th 2000 ttg Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit § Ps. 7 ayat (4) dan Ps 13 PP No 11 Th 2005 ttg§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 36 Th 1999 ttg Telekomunikasi § UU No 32 Th 2002 ttg Penyiaran § UU No 38 Tj 2009 ttg PosKetentuan pelaksanaan yang diatur dalam PP ini tidak berlaku bagi Pelaku usaha atau pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha, Izin dan/atau persetujuan sebelum berlakunya PP ini kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha, izin, dan/ atau persetujuan dimaksud.   Pada saat PP ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha , izin, dan/atau persetujuan yang sudah terbit, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha, izin, dan / atau persetujuan dimaksud.   Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP mengenai Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik § Ps. 1 angka 2, Ps. 2 Ps. 11 ayat (1), Ps. 35 dan Ps. 36 PP No 50 Th 2005 ttg Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta § Ps 1 angka 2, Ps. 2 dan Ps. 5 PP No 51 Th 2005 ttg Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas § Ps 1 angka 2, Ps 11 ayat (1) dan Ps. 12 PP No 52 Th 2005 ttg Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlanggana § Ps 7 PP No 15 Th 2013 ttg Pelaksanaan UU No 38 Th 2009 ttg Pos
PP No 47 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan2 Februari 2021 LN No : 57 TLN No : 6659§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta KerjaPada saat PP ini mulai berlaku: a. Rumah Sakit tetap dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas perawatan yang dimiliki sampai diselenggarakannya pelayanan rawat inap
§ UU No 44 Th 2009 ttg Rumah Sakitkelas standar (60% (dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan 40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.) b. pelayanan rawat inap kelas standar sebagaimana dimaksud diterapkan paling lambat 1 Januari 2023.   PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 48 Th 2021 ttg Perubahan Ketiga Atas PP No 31 Th 2013 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Th 2011 ttg Keimigrasian2 Februari 2021 LN No  : 58 TLN No : 6660§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 6 Th 2011 ttg KeimigrasianPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PP No 49 Th 2021 ttg Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas Yang Dimilikinya2 Februari 2021 LN No  : 59 TLN No : 6661§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja §PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Perpres No 9 Th 2021 ttg Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan2 Februari 2021 LN No : 60§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 2 Tahun 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman § UU No 20 Th 2001 ttg Rumah Susun § PP No 14 Th 2016 ttg Penyelenggaraan Perumahan dan KawasanPerpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Permukiman jo. PP No 12 Th 2021 ttg Perubahan Atas PP No 14 Th 2016 § PP No 13 Th 2001 ttg Penyelenggaraan Rumah Susun
Perpres No 10 Th 2021 ttg Bidang Usaha Penanaman Modal2 Februari 2021 LN No : 61Mencabut: § Perpres No 76 Th 2007 ttg Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang penanaman Modal § Perpres No 44 Th 2016 ttg Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 25 Th 2007 ttg Penanaman ModalPada saat Perpres ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres ini.   Perpres ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
Perpres No 11 Th 2021 ttg Kerjasama Antara Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar2 Februari 2021 LN No : 62§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 4 Th 2011 ttg Informasi GeospasialPeraturan Pelaksana Perpres ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Perpres ini mulai berlaku   Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Perpres No 12 Th 2021 ttg Perubahan Atas Perpres No 16 Th 2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2 Februari 2021 LN No : 63§ UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 1 Th 2004 ttg Perbendaharaan Negara § UU No 30 Th 2014 ttg Administrasi Pemerintahan § Perpres No 16 Th 2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *